by

Sainkadir : Sangihe Masih Sulit Terapkan BPNT

SANGIHE, SASTALPos.com – Instruksi pemerintah pusat untuk mengganti program bantuan beras pra sejahtera (Rastra) dengan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ternyata belum bisa diterapkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dijelaskan Kepala Dinas (Dinsos) Sangihe Tadjudin Sainkadir, memang penerapan BPNT tergantung kesiapan daerah.

Diakuinya, saat ini Sangihe masih mempersiapkan hal ini meski kabupaten/kota lain sudah sementara memverifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bahkan ada yang sudah menerapkannya. Tetapi Kabupaten Sangihe sendiri masih dalam tahap persiapan mengingat bantuan tersebut akan didistribusikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Combo seperti ATM yang diberikan pemerintah pusat dan nanti uang akan di transfer ke rekening masing-masing KPM.

“Jadi KPM akan mengambil uang tersebut di warung elektronik atau e-warung dengan cara memperlihatkan kartu tersebut dan sudah ada alat di warung untuk melihat uang dalam rekening. Kemudian KPM bisa membelanjakan beras dengan kualitas apa saja dan juga telur. Jadi berbeda dengan penerima rastra yang hanya beras tetapi ini dengan telur. Dan sebenarnya pihak dinsos sudah meminta beberapa item untuk dibelanjakan namun penerintah pusat hanya mengiyakan beras dan telur,” Kata Sainkadir

Menurut Kadis, pihaknya berencana akan memberdayakan badan usaha milik desa (BUMDes) menjadi e-warung. Agar kelihatan geliat ekonomi disatu kampung. “Karena KPM akan membelanjakan di e-warung yang ada di kampung mereka sehingga bisa terjadi perputaran ekonomi di kampung itu sendiri,” paparnya.

Ditambahnya saat ini Kabupaten Sangihe masih menggunakan sistim lama yakni penyaluran rastra 10 kilogram ke kampung dan kelurahan.  “Sebanyak 9000 lebih Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 15 kecamatan. Kalau untuk penerima jumlahnya sama setiap tahun. Untuk penambahan penerima tidak ada, tetapi pergantian ada. Kita bakal mengganti, jika penerima sudah dirasa cukup mampu atau meninggal. Dan jika dihitung anggarannya dalam setahun untuk rastra di Sangihe kurang lebih Rp 12 Milyar,” bebernya.

Terpisah Keterwakilan Unsur Muda Sangihe Aldy Boham mengaku program BPNT sangat baik dizaman moderen ini dimana semua orang diajarkan dengan sistim elektronik. Tetapi apakah tidak terkendala dengan jaringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe?.

“Sebenarnya program ini bagus, tetapi jika ada aplikasi di e-warung tersebut apakah tidak akan terkendala jaringan? Apalagi di wilayah pulau terluar Kabupaten Sangihe Apakah tidak merugikan KPM? Yang harus menunggu sampai jaringannya bagus. Karena berbicara elektronik berarti berbicara soal jaringan,” cetusnya. (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.