SULUT.SASTALPOS.COM- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Acara berlangsung di Tahuna Beach Hotel and Resort pada Selasa (29/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert H Wounde, serta sejumlah pejabat dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran TNI-Polri, dan para pimpinan kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alland S. Lahinda, menekankan pentingnya sosialisasi sebagai langkah preventif untuk menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pilkada. Lahinda mengingatkan bahwa keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam politik praktis dapat mencoreng nilai demokrasi.
“Sosialisasi ini adalah langkah pencegahan dari Bawaslu agar ASN, TNI, dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis,” jelas Lahinda. Ia juga menegaskan, jika ada pihak-pihak yang terbukti terlibat, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku, yang dapat berdampak pada karir mereka.
Penjabat Bupati Albert H Wounde turut menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dan menegaskan bahwa ASN yang terbukti melanggar netralitas akan mendapatkan sanksi tegas. “ASN yang terlibat dalam politik praktis harus siap menerima konsekuensinya,” ungkap Lahinda, menyampaikan pernyataan Penjabat Bupati.
Untuk mendukung pengawasan netralitas dalam Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Forkopimda akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). “Dengan adanya MoU ini, kami berharap Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan dengan baik dan sesuai prinsip demokrasi,” ujar Lahinda menutup
