SANGIHE.SASTALPOS.COM- Rencana perjalanan sejumlah kepala desa dan camat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ke Bali dan Yogyakarta menuai sorotan tajam publik. Kegiatan yang diklaim sebagai “studi tiru pengelolaan wisata pertanian dan perkebunan” ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi keuangan daerah dan memunculkan dugaan adanya wisata terselubung berkedok dinas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Frans Porawouw, akhirnya angkat bicara setelah dokumen surat tugas beredar luas di media sosial. Ia berdalih bahwa rencana tersebut masih sebatas usulan awal yang belum disetujui oleh Bupati Michael Thungari. Namun, publik kadung geram—pasalnya, salinan surat tugas itu sudah beredar dan menyebutkan lokasi tujuan yang identik dengan destinasi wisata populer di Tanah Air.
“Disposisi Bupati hanya menginstruksikan kajian, belum ada keputusan final,” ujar Frans, Kamis (8/5/2025). Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara gamblang siapa yang membuat draf surat tugas yang merujuk pada dokumen tahun 2023 itu, yang diduga kuat menjadi dalih untuk menutupi kesiapan teknis perjalanan.
Tak hanya itu, Frans juga mengakui belum membaca secara menyeluruh materi studi tiru yang diajukan. Hal ini memicu pertanyaan publik: jika substansinya saja belum jelas, mengapa lokasi dan nama-nama peserta sudah dicantumkan dalam surat tugas?
“Yang beredar itu draf lama. Tapi secara prinsip, kalau aturannya memperbolehkan, ya tidak masalah,” ujarnya, seolah memberi isyarat bahwa jika celah aturan tersedia, perjalanan akan tetap dilanjutkan.
Masyarakat mempertanyakan urgensi dan relevansi kunjungan ke Bali dan Yogyakarta untuk mempelajari pertanian dan perkebunan, sementara masih banyak potensi lokal yang bisa digali tanpa menguras anggaran. Dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi dan transparansi, wacana ini dianggap sebagai langkah tidak etis, bahkan mengarah pada pemborosan uang rakyat.
Kendati studi tiru kerap dijadikan alat pembelajaran, publik menilai kegiatan semacam ini rentan disalahgunakan menjadi “wisata dinas” yang hanya menguntungkan segelintir elit desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan hasil kajian akan diumumkan dan apakah Pemkab Sangihe benar-benar akan mengucurkan dana untuk perjalanan ke luar daerah tersebut?
