SANGIHE, Sastalpos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara per 15 September 2025. Data tersebut menunjukkan disparitas angka kemiskinan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Berdasarkan data BPS, Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Utara, yakni 10,91 persen. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 10,52 persen dan Kabupaten Minahasa Tenggara 10,31 persen.
Tren kemiskinan di Sangihe dalam beberapa tahun terakhir terpantau fluktuatif. Pada 2022, angka kemiskinan berada di 10,53 persen. Angka tersebut meningkat pada 2023 menjadi 11,01 persen, kemudian turun pada 2024 di angka 10,84 persen, dan kembali naik pada 2025.
Menanggapi posisi Sangihe sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di tingkat provinsi, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menyatakan bahwa dinamika angka kemiskinan dari tahun ke tahun merupakan hal yang wajar dalam proses pembangunan.
“Bukan soal juru kunci, tetapi angka-angka itu selalu berubah setiap tahun. Saya yakin akan turun lagi tahun ini, mudah-mudahan bisa keluar dari posisi satu terbawah,” tulis Bupati melalui pesan WhatsApp kepada media ini. Jumat, (20/2/2026).
Ia menyampaikan optimisme bahwa angka kemiskinan akan menurun seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan sektor-sektor prioritas, serta pengawalan program pemerintah pusat seperti bantuan sosial agar tepat sasaran.
Menurutnya, dalam kurun empat tahun ke depan, Pemerintahan Tuari menargetkan adanya tren penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat menilai pekerjaan rumah bagi pemerintahan Tuari 4 tahun kedepan dalam menuntaskan angka kemiskinan yakni lebih pada penguatan program pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta optimalisasi potensi kelautan dan perikanan dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
” Perlu diingat indikator kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program pembangunan. Karena itu, data tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih terarah, khususnya bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe,” Tandas tokoh masyarakat yang enggan namanya ditulis.
Penulis/ Editor : Gunfanus Takalawangeng
