SULUT.SASTALPOS.COM – Krisis listrik di wilayah Nusa Utara, Sulawesi Utara, kembali menjadi sorotan. Di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaud, pemadaman listrik masih kerap terjadi akibat ketergantungan pada PLTD dan sistem distribusi BBM yang rentan cuaca. Dampaknya terasa luas: ekonomi tersendat, pelayanan publik terganggu, dan aktivitas masyarakat terhambat.
Menghadapi situasi ini, tiga kepala daerah tampil kompak memperjuangkan solusi permanen ke PLN Suluttenggo hingga ke tingkat pusat.
Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, mengambil langkah cepat dengan melakukan audiensi bersama jajaran PT PLN (Persero) wilayah Suluttenggo. Ia menegaskan bahwa listrik adalah kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan.
“Listrik bukan sekadar penerangan, tetapi fondasi pembangunan. Masyarakat di pulau-pulau kecil juga berhak atas layanan yang stabil dan adil,” tegasnya.
Perjuangan tersebut membuahkan hasil awal dengan rencana perluasan layanan listrik di sejumlah wilayah Sitaro pada 2026.
Di Sangihe, Bupati Michael Thungari memimpin langsung audiensi ke PLN Pusat di Jakarta, Rabu (25-2/2026) . Ia menekankan bahwa kondisi perbatasan tidak boleh terus bergantung pada mesin tua.
“Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Kami tidak ingin masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian akibat listrik yang sering padam,” ujarnya.
Hasil pertemuan itu menghadirkan persetujuan distribusi lima unit mesin pembangkit baru untuk memperkuat sistem kelistrikan Sangihe.
Sementara itu, dari Talaud—wilayah paling utara Indonesia—Bupati Welly Titah Pokah bersama Forkopimda juga sempat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN. Ia menegaskan komitmennya agar persoalan listrik tidak lagi menjadi beban berkepanjangan.
“Kami datang membawa suara rakyat Talaud. Negara harus benar-benar hadir melalui pelayanan listrik yang andal dan berkelanjutan,” katanya.
Langkah tiga pemimpin ini menunjukkan kesatuan sikap: listrik di Nusa Utara bukan isu teknis semata, melainkan agenda strategis pembangunan kawasan 3T. Publik kini berharap perjuangan tersebut berujung pada kebijakan jangka panjang—modernisasi pembangkit, penguatan jaringan, dan pengembangan energi terbarukan—agar wilayah tapal batas benar-benar merasakan keadilan pembangunan (JTB)
