MANADO, SASTALPOS.COM — Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sabtu (09/05/2026), menjadi perhatian publik nasional. Di tengah agenda strategis Presiden di wilayah perbatasan utara Indonesia tersebut, muncul sorotan terkait ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama unsur Forkopimda Sulut dalam penyambutan langsung di Miangas.
Padahal, seluruh persiapan keberangkatan rombongan Pemerintah Provinsi Sulut menuju Miangas telah dilakukan secara maksimal. Sebanyak 23 manifest rombongan Gubernur dan Forkopimda Sulut disiapkan berangkat menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara pada Sabtu pagi pukul 06.00 WITA. Seluruh unsur protokoler, pengamanan hingga skenario penyambutan VVIP disebut telah siap dilaksanakan tanpa kendala teknis maupun administratif.
Namun, situasi berubah setelah adanya instruksi langsung dari Istana Negara melalui Sekretaris Kabinet RI pada Jumat malam (08/05/2026). Gubernur Sulut bersama Forkopimda diminta tetap berada di Manado guna memastikan stabilitas daerah, pengendalian wilayah serta kesiapsiagaan pengamanan regional selama kunjungan Presiden berlangsung di kawasan perbatasan utara NKRI.
Sebagai purnawirawan TNI, Gubernur Yulius Selvanus dinilai memahami sepenuhnya prinsip rantai komando negara. Instruksi Presiden untuk standby pengamanan wilayah ditempatkan di atas agenda seremoni penyambutan. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk loyalitas penuh terhadap sistem kendali keamanan negara dalam agenda strategis nasional.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas sendiri memiliki makna geopolitik dan kedaulatan yang kuat. Pulau Miangas bukan sekadar wilayah terluar Indonesia, tetapi simbol nyata batas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan internasional di utara Nusantara.
Karena itu, keputusan Gubernur dan Forkopimda Sulut tetap berada di Manado dinilai bukan bentuk pengabaian terhadap Presiden, melainkan pelaksanaan instruksi negara secara utuh dan disiplin. Di tengah dinamika opini publik, langkah tersebut justru memperlihatkan bahwa stabilitas keamanan dan kepentingan strategis negara tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan seremoni dan pencitraan.
