SANGIHE, SASTALPOS.COM, — Sepekan setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 8 Juni 2026, kekecewaan mulai disuarakan warga Kepulauan Marore terhadap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dinilai belum menunjukkan kehadiran di tengah masyarakat terdampak bencana.
Di saat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama unsur Forkopimda turun langsung ke lokasi terdampak pada 10 hingga 12 Juni 2026 untuk meninjau kondisi warga dan menyalurkan bantuan kemanusiaan, masyarakat mengaku belum melihat kehadiran para wakil rakyat di wilayah kepulauan terluar tersebut.
Salah satu warga Pulau Matutuang, Kecamatan Marore, Reksan Salur, mengaku heran karena hingga kini belum ada anggota DPRD Sangihe yang datang menemui masyarakat terdampak gempa.
“Kami melihat Pak Bupati datang bersama Forkopimda dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Tapi kami bertanya-tanya, masa tidak ada satu pun anggota DPRD yang datang melihat langsung kondisi warga di sini,” ujar Reksan kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, kehadiran anggota DPRD sangat dibutuhkan untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga pascabencana sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dimiliki lembaga tersebut.
Reksan mengatakan masyarakat masih mengingat bagaimana para calon legislatif aktif mengunjungi pulau-pulau terluar saat masa kampanye. Karena itu, warga berharap perhatian yang sama juga diberikan ketika masyarakat sedang menghadapi musibah.
“Saat kampanye mereka cepat datang meminta dukungan masyarakat. Ketika kami menghadapi bencana besar seperti sekarang, tidak ada yang terlihat hadir. Padahal masyarakat ingin menyampaikan langsung kondisi yang mereka alami,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran anggota DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilu.
“Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya ingin para wakil rakyat hadir, melihat langsung keadaan masyarakat, dan memperjuangkan kebutuhan kami pascagempa. Itu yang diharapkan masyarakat perbatasan saat ini,” tuturnya.
Kritik warga terutama diarahkan kepada anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kepulauan terluar, termasuk Kecamatan Marore. Masyarakat berharap para legislator dapat turun langsung memastikan kondisi warga sekaligus mengawal berbagai kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
Kekecewaan warga ini menjadi sorotan karena DPRD memiliki fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, kehadiran anggota dewan dinilai tidak hanya bernilai simbolis, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen yang telah memberikan kepercayaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait aspirasi dan keluhan yang disampaikan warga Kepulauan Marore tersebut.
