SANGIHE,SASTALPos.com. – Guna meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Sangihe termasuk kepala sekolah, harus memiliki kompetensi unggul. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Program ini digelar Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Namun pelaksanaan Diklat Kepsek dan Pengawas kali ini harus menggunakan biaya sendiri, Bukan dari anggaran Bantuan APBD seperti tahun sebelumnya. Sehingga dikeluhkan oleh sejumlah Kepsek. Pasalnya harus menanggung 7.3 Juta untuk Kepsek dan 12 juta untuk Pengawas.
” Memang benar Diklat ini tidak dipaksakan namun kami merasa keberatan soal biaya, ” kata sejumlah Kepsek dan Pengawas yang enggan namanya ditulis.
Menurut mereka, di daerah lain mengunakan Dana APBD, sehingga para Kepsek dan Pengawas merasa terbantu, ” Kalau di Kabupaten Minahasa Selatan, mereka mengunakan dana daerah bukan pribadi, ” papar kepsek.
Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sangihe Drs. Djoli Mandak MPd saat dikonfirmasi melalui via Seluler terkait dengan keluhan dan keberatan dari beberapa kepala sekolah dan Pengawas untuk mengikuti DIKLAT menjelaskan adanya pungutan biaya tersebut dikarenakan tidak tertatanya anggaran di APBD sedangkan berharap Anggaran perubahan pun tahun ini tidak ada.
” karena tahun ini tidak dianggarkan, sehingga ada kepala-kepala sekolah yang datang ke kantor menawarkan diri dan mengatakan bahwa mereka akan membiayai sendiri.” tutur Mandak
Lanjut Mandak, adanya tawaran kepala sekolah yang datang ke-Dinas tersebut kami akan melaporkan ke LPPKS, jika mereka suka.karena batas berakhir Diklat sampai dengan bulan Desember tahun ini.
Namun bukan hanya di Kabupaten sangihe yang seperti ini, akan tetapi diseluruh Indonesia dan memacu dilaksanakan sampai bulan Desember.
” Bahkan yayasan Katolik dan Advent mereka langsung mengambil alih sendiri dikarenakan mereka sekolah yayasan diminta untuk sulawesi utara se-Indonesia timur mereka minta dilaksanakan di Ambon denga biaya sendiri bukan dari pemerintah.” ucapnya.
Sebenarnya kami akan melaksanakan pertemuan awal dan akan direncanakan dalam anggaran perubahan sehingga sebagian dari peserta, dan sebagian dari pemerintah tapi saat ini tidak ada anggaran perubahan.
” jika tidak dilaksanakan, tahun depan mereka tidak mendapatkan sertifikasi.” Tutup Mandak. (Udy)
