SANGIHE.SASTALPOS.COM- Menindaklanjuti pertemuan tim BPH Migas dengan Pemkab Sangihe terkait dengan beberapa usulan yang di sampaikan terlebih khusus untuk kuota BBM. PJ Bupati Sangihe dr. Rinny Tamuntuan didampingi Plt. Kabag Ekonomi, Rippons David, SE lakukan Audensi dengan Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM), Sentot H. B. T. Putro di Kantor BPH Migas jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan. Selasa (16-5/2023).
Di kesempatan kunjungan tersebut, Rinny Tamuntuan menjelaskan tujuan kedatangan Pemkab Sangihe menyambangi BPH Migas.
“Terimakasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan oleh Direktur BBM berama Tim untuk dapat melakukan pertemuan pada saat ini, mengingat permasalahann yang ada saat ini di kepulauan sangihe”. Jelas Tamuntuan .
Lebih lanjut Rinny Tamuntuan menyampaikan berbagai berbagai permasalahan yang dihadapi Oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Adapun maksud kedatangan kami yaitu, selain menindak lanjuti kunjungan kerja tim BPH Migas beberapa waktu lalu ke Kabupaten Sangihe, kami juga datang untuk menyampaikan setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Sangihe, terlebih khusus untuk masalah penambahan kuota BBM. Mengingat letak geografis kabupaten Sangihe yang sebagian besar adalah lautan, membuat kebutuhan BBM, terutama bagi para nelayan kecil selalu meningkat, baik BBM jenis solar, pertalite maupun minyak tanah. Oleh karena itu, penambahan kuota BBM di kabupaten Sangihe sangat diperlukan. ” Jelas Tamuntuan.
Pemimpin wanita di Nusa Utara ini berharap , dengan adanya pertemuan tersebut BPH Migas melalui direktur BBM dapat memperhatikan dan membantu menangani permasalahan tersebut.
Ditempat yang sama, Sentot H.B.T Putro Direktur Baham Bakar Minyak (BBM), mengatakan, tidak dapat dipungkiri, jika jumlah kuota BBM di kabupaten Sangihe sangat berdampak dan berpengaruh atas kehidupan masyarakat di daerah tersebut.
Oleh karena itu pihak BPH Migas akan berupaya untuk membantu penambahan kuota BBM di Sangihe, namun tetap harus didukung dengan prosedur dan skema tertentu untuk membantu proses penambahan kuota tersebut.
” Hal tersebut tentu saja harus didukung dengan prosedur dan skema tertentu, seperti fungsi pengawasan yang rutin dilaksanakan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan, usulan pj.bupati Sangihe bisa mendapatkan hasil yang optimal dan segera terealisasi ”. Kuncinya. (JB)