SANGIHE.SASTALPOS.COM- Di tengah larangan tegas pemerintah pusat soal rekrutmen tenaga honorer pasca-Desember 2024, langkah mencengangkan justru datang dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dinas Perpustakaan Daerah diam-diam merekrut 14 honorer baru sejak Januari 2025 dan menempatkan mereka di sejumlah kelurahan. Yang lebih mengejutkan, langkah ini diklaim mendapat restu langsung dari Bupati Sangihe, Michael Thungari.
Kepala Dinas Perpustakaan Daerah, Alfred Limpong, saat dikonfirmasi Senin (16/6), tidak membantah kabar tersebut. “Ini sudah ada komunikasi dengan pak Bupati. Kita manfaatkan DAU peruntukan, bukan DAU bebas,” ujarnya, seolah ingin menepis tudingan pelanggaran aturan.
Namun, dalih tersebut langsung menuai reaksi keras dari publik. Aktivis muda Sangihe, Aldy Boham, menuding kebijakan ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang secara jelas melarang pengangkatan tenaga non-ASN mulai Januari 2025.
“Pasal 66 sangat eksplisit. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi penghinaan terhadap prinsip penegakan hukum. Bupati harus segera bertindak, bukan malah diam atau membiarkan bawahannya menabrak aturan,” tegas Boham.
Menurut informasi yang beredar, dana yang digunakan untuk menggaji para honorer baru itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan — anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk tenaga honorer yang telah masuk dalam database nasional. Hal ini memicu kecemburuan di kalangan ASN dan tenaga honorer lama yang merasa diperlakukan sama dengan tenaga baru yang belum memiliki rekam jejak.
“Ini tidak adil. Yang sudah bertahun-tahun mengabdi, malah disejajarkan dengan yang baru masuk. Sama-sama menunggu DAU. Apa tidak ada lagi rasa keadilan?” keluh salah satu ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Meskipun Dinas berdalih bahwa rekrutmen ini untuk mendukung program literasi nasional, publik sulit menepis kecurigaan adanya manuver politik di balik kebijakan tersebut. Terlebih ketika nama Bupati ikut diseret sebagai pemberi lampu hijau.
Kini sorotan tajam mengarah ke Michael Thungari. Sikapnya dalam menyikapi polemik ini akan menjadi penentu: apakah ia pemimpin yang patuh hukum atau hanya simbol di balik kebijakan abu-abu. Jika dibiarkan, langkah ini bisa menjadi preseden buruk dan membuka jalan bagi pelanggaran serupa di instansi lainnya.
Publik menanti: akankah Bupati bersuara, atau justru memilih bungkam?
