MANADO, SASTALPOS.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan ekonomi sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, saat memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut di Manado, Selasa (23/6/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulut pada 2025 mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran.
Capaian tersebut menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar yang menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan secara efektif, efisien, dan terkendali.
Tak hanya dari sisi keuangan, kondisi ekonomi Sulut juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yulius.
Sejumlah indikator pembangunan turut mengalami perbaikan. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,62 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun menjadi 5,78 persen.
Di sektor pengendalian harga, inflasi Sulawesi Utara tercatat sebesar 1,23 persen, jauh di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut meningkat menjadi 76,32.
Kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan juga mengalami peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,21, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada pada angka 112,17 sepanjang 2025.
Dari sisi aset daerah, total aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkat menjadi Rp11,49 triliun dari sebelumnya Rp10,78 triliun. Pada saat yang sama, kewajiban daerah berhasil ditekan dari Rp1,26 triliun menjadi Rp849 miliar.
Selain capaian ekonomi dan fiskal, Pemprov Sulut juga mencatat sejumlah prestasi strategis. Di antaranya revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara, penetapan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia, hingga keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 kali berturut-turut.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus juga mendorong percepatan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, menyederhanakan birokrasi perizinan, serta meningkatkan investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan UMKM.
Pemprov Sulut berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga untuk menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
