SANGIHE, SASTALPOS.COM – Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah laut yang cukup luas, sehingga sektor perikanan dan kelautan perlu terus digenjot untuk menjadi sektor unggulan untuk pendapatan masyarakat kepulauan Sangihe.
Hal inilah, yang memacu Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr. Fransiscus Andi Silangen SpB, KBD sebagai anggota DPRD mewakili dapil Nusa Utara yang ditunjang oleh Pj Bupati Sangihe dr. Rinny Tamuntuan untuk berjuang di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan porsi lebih untuk nelayan Sangihe.
Selain, memperjuangkan prasarana dan fasilitas penunjang, Silangen – Tamuntuan mengusulkan dua kampung nelayan maju yakni kampung Makalekuhe dan Barangka untuk dapat bantuan dari kementerian di tahun 2023 – 2024 nanti.
“ Bagaimana para nelayan ini bisa berkembang sesuai dengan harapan, tentu kita akan lebih fokuskan dulu pada dua kampung nelayan ini, sehingga dari bantuan dan arahan kementerian. Nantinya dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya dan ini akan menjadi pilot project, dan kedepannya semakin banyak kampung nelayan maju di Sangihe,” Kata Silangen yang juga diiakan oleh Tamuntuan.
Menurut Tamuntuan, dibentuknya kampung nelayan maju tersebut untuk memberikan dampak positif bagi nelayan, dalam hal ini lewat kampung nelayan maju bisa lebih terukur dan fokus dalam pemberian bantuan dan manfaat dari pada bantuan tersebut, baik peningkatan perekonomian dan sarana prasarana lainnya.
“ Tentu kalau sudaha terbentuk kampung nelayan maju ini, pemerintah daerah melalui dinas terkait akan lebih mudah untuk memantau atau mengevaluasi keberhasilan dari program yang sudah dijalankan dan intinya masyarakat nelayan di kepulauan Sangihe mendapat maanfaat yang besar dari program tersebut,” tandas Tamuntuan.
Ketika di Dirjen Tangkap, Ketua DPRD Sulut juga menjelaskan terkait penekanan terhadap SKPT yang sudah terbentuk yang hampir 7 tahun berfungsi dan dampak SKPT tersebut sangat siknifikan terhadap masyarakat nelayan dalam hal ini nilai tukar nelayan dimana dalam nilai tukar nelayan menjadi salah satu indikatornya yakni pendapatan rumah tangga nelayan itu sendiri,
“ Nah, untuk meningkatkan pendapatan tersebut dibutuhkan sarana prasarana dari pada alat tangkap maupun dampak dari SKPT, karena didalamnya terdapat dua perusahaan pengelolaan penangkapan ikan,” Ungkap Silangen seraya berharap dalam hal kebijakan dari KKP agar selalu memperhatikan wilayah Kepulauan Nusa Utara.
Diketahui, Pj Bupati Sangihe dr. Rinny Tamuntuan bersama Ketua DPRD Provinsi Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen, SpB, KBD yang di dampingi oleh Kadis Perikanan , Ronald Izaak A,P, M.Si, mengajukan 4 proposal ke kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Proposal saran prasarana, Proposal alat tangkap ikan, Proposal bantuan permesianan, dan proposal bencana alam untuk para nelayan. (GUN)
