Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

SANGIHE, SASTALPOS.COM – Pj Bupati Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kabupaten peduli HAM. Penghargaan ini diserahkan oleh Kemenkumham di Golden Balroom Hotel Sultan Jakarta pusat, Senin, (12/12/2022).

 

Rinny Tamuntuan Ketika menerima penghargaan, didampingi staf khusus Bupati, Asisten pemerintahan dan kesra dan kabag Hukum, sementara pemerintah pusat dihadiri langsung oleh wakil presiden RI, Menteri Kemenkumham, Wakil Menteri Kemenkuham, Menteri Agrariya Serta Gubernur dan Bupati/Walikota peduli HAM.

Dalam sambutannya, Kemenkumham Yasonna H.Laoly mengatakan pemberian penghargaan ini dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 74 Tahun 2022, dengan tema “ Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk setiap orang untuk Indonesia maju”.

 

“ hak setiap manusia adalah sama, baik martabat, kebebasan, dan keadilan serta Hak Asasi Manusia menjadi amanat yang tidak terpisahkan. Sehingga Kemenkuham memberikan penghargaan ke beberapa pihak yang turut serta mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM (P5HAM),” Kata Laoly.

 

Lanjut laoly, Peringatan hari HAM sedunia pada tahun ini,  kemenkumham memberikan beberapa penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang dianggap mampu dalam memajukan Hak Asasi Manusia , baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat.

Baca juga:  Legislative SULUTGO Expo 2022, PJ Bupati Rinny Tamuntuan Sambangi Stand DPRD Sangihe

 

“ Pada penghargaan ini ada, enam menteri dan pimpinan tinggi lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penangan dugaan pelanggaran HAM. Kemudian 10 Gubernur sebagai pembina kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia,” Tandasnya.

 

Selain itu, dua gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM, 72 bupati/wali kota untuk kabupaten/kota peduli HAM, tujuh Bupati/Wali Kota yang mengimplementasikan pelayanan publik berbasis HAM, satu pemerintah daerah yang responsif terhadap isu HAM global.

 

Juga, 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dan 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM.

 

Senada juga disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin dimana Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif berimbang dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata.

Baca juga:  LP-KPK Sangihe Ungkap Fakta Baru, Dugaan 'Mark - Up' Internet Desa

 

“ Pemulihan dan pembangunan yang kita realisasikan bertujuan menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, pangan, energi, maupun dampak perubahan iklim. Kita ingin melindungi hak-hak orang kecil, wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan para buruh tani, nelayan dan warga miskin dari gerakan-gerakan yang memojokan hak-hak dasar rakyat kecil,” Sebut Amin.

Ditambahkannya, Para pemangku kepentingan agar dalam setiap kebijakan yang dibuat, harus dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan HAM. Kesetaraan kerja untuk semua orang harus ditegakkan tanpa terkecuali.

“ Pada konteks Keindonesiaan yang majemuk, penting untuk tetap menegakkan nilai dan praktek toleransi moderasi dan kesetiakawanan sesama warga bangsa,” Tandasnya.

 

Sementara itu, Pj Bupati Sangihe Rinny Tamnuntuan menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham yang sudah memberikan penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

 

“ tentu penghargaan ini, akan memberikan semangat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM (P5HAM), bagi warga Sangihe kedepan,” Kata Tamuntuan.(GUN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *