BEKASI, SASTALPOS.COM – Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, terkait usulan perubahan posisi gerbong khusus perempuan pada rangkaian kereta api memicu gelombang protes dan perdebatan panas di jagat maya. Usulan ini muncul sebagai respons atas tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang menelan 15 korban jiwa, yang seluruhnya merupakan penumpang di gerbong perempuan.
Menteri Arifatul menilai bahwa posisi gerbong perempuan yang saat ini berada di ujung rangkaian (depan atau belakang) sangat rentan terhadap dampak fatalitas jika terjadi benturan atau kecelakaan.
”Kami mengusulkan agar gerbong khusus perempuan dipindahkan ke posisi tengah rangkaian kereta. Jika berada di ujung, risikonya sangat besar saat terjadi benturan keras dari belakang seperti pada kejadian kemarin,” ujar Menteri Arifatul saat meninjau lokasi evakuasi, Senin (27/4/2026), sebagaimana dikutip dari laporan CNN Indonesia.
Namun, alih-alih mendapat dukungan penuh, pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari netizen di platform X dan Instagram. Publik menilai logika tersebut seolah mengabaikan keselamatan penumpang laki-laki yang secara otomatis akan mengisi posisi ujung jika usulan tersebut direalisasikan.
Melansir dari pantauan tren di media sosial yang dirangkum oleh Kompas.com, salah satu komentar netizen yang paling banyak mendapat sorotan berbunyi: “Kalau perempuan dipindah ke tengah supaya aman, berarti laki-laki sengaja ditaruh di ujung untuk jadi tumbal benturan? Keselamatan itu hak semua gender, bukan dipindah-pindah posisinya.”
Tidak hanya debat serius di kolom komentar, potongan video pernyataan Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, kini mulai bertransformasi menjadi konten meme dan parodi yang membanjiri TikTok, X (Twitter), dan Reels Instagram.
Menanggapi polemik ini, pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan pandangannya. Mengutip dari CNN Indonesia, para ahli menilai bahwa kebijakan tersebut bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan teknis.
”Memindahkan gerbong hanya mengalihkan risiko, bukan menghilangkan risiko. Yang seharusnya dikejar adalah mengapa sistem pengereman atau persinyalan bisa gagal sehingga terjadi tabrakan. Jangan sampai kebijakan publik justru menciptakan kesan diskriminasi terhadap keselamatan nyawa,” ungkap pengamat tersebut.
Di sisi lain, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan tanggapan yang lebih netral namun tegas. “Keselamatan transportasi publik harus bersifat universal. Baik pria maupun wanita harus memiliki standar perlindungan yang sama tingginya di setiap bagian rangkaian kereta,” tegas AHY seperti dilansir dari Antara.
Hingga saat ini, pihak KAI dan Kementerian Perhubungan menyatakan masih akan melakukan kajian mendalam terkait teknis operasional dan aspek keselamatan menyeluruh sebelum memutuskan untuk mengubah struktur rangkaian kereta api di Indonesia.*
