SANGIHE.SASTALPOS.COM- Meski Aktivitas belajar-mengajar di SMA Negeri 3 Tahuna masih berjalan normal, namun ada kondisi yang memiluhkan , Pasalnya, aliran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sangihe yang menjadi sumber utama kebutuhan sekolah tersebut telah diputus sejak September 2025 akibat tunggakan pembayaran lebih dari Rp21 juta.
Pemutusan aliran air itu berdampak langsung pada terganggunya kegiatan belajar serta tidak berfungsinya fasilitas sanitasi di sekolah. Guru dan siswa harus beradaptasi di tengah keterbatasan air bersih.
Kepala SMA Negeri 3 Tahuna Barat, Jane Maria Jeanetha Suawah, mengaku kecewa atas kondisi yang terjadi. Ia bahkan harus turun tangan langsung untuk memenuhi kebutuhan air setiap hari.
“Saya sangat kesal dengan hal ini. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas mengajar, saya harus menimba air untuk mengisi bak di sekolah,bahkan dua anak saya serta siswa yang menjalani jadwal piket membantu saya mengangkat air dari sumber lain bukan langsung dari aliran air PDAM ” ujar Suawah saat ditemui di sekolah.
Menurutnya, ketiadaan air tidak hanya menyulitkan para guru dan staf, tetapi juga mengganggu kenyamamanan mereka guna kebutuhan sanitasi setiap harinya. Ia berharap pihak terkait dapat segera mencari solusi agar kegiatan belajar dapat kembali berjalan normal.
Sementara itu, Kepala PDAM Sangihe, Teguh Salainti, membenarkan bahwa pihaknya telah memutus aliran air ke sekolah tersebut karena tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan.
“Iya, benar. Kami telah menyegel dan memutus aliran air ke SMA Negeri 3 Tahuna Barat karena adanya tunggakan sebesar Rp21 juta lebih,” kata Salainti saat dikonfirmasi.
Namun, muncul informasi baru yang memunculkan tanda tanya terkait lonjakan tagihan air tersebut. Berdasarkan data yang diterima media ini, peningkatan drastis tagihan diduga terjadi sejak Agustus hingga Desember 2025, ketika pihak ketiga (kontraktor) menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan proyek.
Perwakilan kontraktor yang dihubungi melalui telepon Berinisial G.E, mengaku keberatan dengan lonjakan tagihan air yang dianggap tidak wajar.
“Kami juga heran dengan lonjakan tagihan ini. Sebelumnya hanya sekitar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu, tapi pada November naik menjadi Rp5 juta dan Desember mencapai Rp7 juta. Kami masih mengoordinasikan hal ini dengan pimpinan,” Ujar EG yang juga masih merahasiakan Nama CV Mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari pihak sekolah, kontraktor, maupun dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya saling lempar tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat, sementara siswa dan guru terus berjuang melaksanakan kegiatan belajar di tengah keterbatasan air bersih. (Tim Investigasi)
