MANADO, Sastalpos.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama BP2MI, Jumat (24/4/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Muktharudin. Langkah strategis ini bertujuan menghadirkan tata kelola perlindungan PMI yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus menekan berbagai potensi permasalahan yang kerap dihadapi pekerja di luar negeri.
Dalam sambutannya, Menteri Muktharudin menegaskan bahwa peningkatan kompetensi dan jaminan perlindungan bagi pekerja migran merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa setiap tenaga kerja harus melalui prosedur legal dan dibekali keterampilan memadai agar mampu bersaing di negara penempatan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyambut positif kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini. Ia menilai kerja sama tersebut sangat penting mengingat Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran ke berbagai negara tujuan, termasuk Jepang.
“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif dari Menteri BP2MI. Kerja sama ini akan membantu tenaga kerja asal Sulawesi Utara mempersiapkan diri secara legal dan matang sebelum berangkat, sekaligus memastikan perlindungan maksimal selama mereka bekerja di luar negeri,” ujar Gubernur.
Kegiatan penandatanganan turut dihadiri jajaran pejabat dari kedua instansi. Menteri Muktharudin didampingi Sekretaris Jenderal serta pejabat eselon I BP2MI, sementara Gubernur didampingi Plh Sekretaris Provinsi, serta kepala dinas terkait. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan pekerja migran asal Sulawesi Utara ke depan.
