SANGIHE.SASTALPOS.COM – Aroma kelalaian mulai tercium dari 18 kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pasalnya, kampung-kampung tersebut terancam tidak mendapatkan pencairan Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2025. Penyebabnya? Berkas administrasi yang tak kunjung disetor!
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sangihe, Frans Parawouw, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut pihaknya telah berulang kali melakukan pendampingan dan memberikan peringatan, namun tak ada itikad baik dari para kepala kampung.
“Kami sudah capek mengingatkan. Tapi berkas pencairan belum juga kami terima. Kalau begini terus, jangan salahkan kami kalau Dana Desa tidak cair,” tegas Parawouw, Kamis (23/5).
Peringatan keras ini seolah menjadi sinyal bahaya. Pasalnya, Dana Desa merupakan jantung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Tanpa dana ini, aktivitas pelayanan publik, infrastruktur dasar, hingga penguatan ekonomi lokal terancam lumpuh.
Ironisnya, DPMD telah menempuh berbagai cara mulai dari teguran lisan, surat resmi, hingga pendekatan personal. Namun, 18 kampung ini tetap bergeming. Ketidakseriusan mereka bisa menjadi blunder besar bagi masyarakat.
Adapun daftar kampung yang kini berada di ujung tanduk adalah: Kalasuge, Petsel, Mawira, Lapepahe, Lehimi Tariang, Mahengetang, Balane, Menggawa II, Mahumu I, Tawoali, Karatung II, Mandoi, Batuwingkung, Talawid, Tariang Lama, Kawaluso, Lehupu, dan Bowone.
Kini, bola panas berada di tangan para kepala kampung. Akankah mereka segera bertindak, atau membiarkan masyarakatnya menanggung akibat dari kelalaian administratif? Waktu kian menipis—dan nasib ribuan warga kini terombang-ambing di tengah ketidakpastian.
